1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor: Surat Sp.Sidik /54 /IX/ 2024/Reskrim, tanggal 23 September 2024 atas LAPORAN POLISI Nomor: LP - B / 37 / IX / 2024 / SPKT / Polres Indragiri Hilir POLDA RIAU, tanggal 23 September 2024, terkait Dugaan Tindak Pidana pemerasan, adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat.
3. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON III adalah tidak sah.
4. Memerintahkan Kepada Para TERMOHON agar Mempedomani Nota Kesepakatan antara Polri dengan Dewan Pers dalam menangani penyalahgunaan Profesi Wartawan.
5. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara.

ATAU:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Slatan Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa,

mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).