Primer

1. Menyatakan MENGABULKAN Permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TIDAK SAH Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1467/X/2022/Sat Reksrim, tanggal 18 Oktober 2022 jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/755/VIII/2023/Sat Reskrim, tanggal 23 Agustus 2023 jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/646/VII/2024/Sat Reskrim, tanggal 1 Juli 2024;
3. Menyatakan TIDAK SAH Penetapan TERSANGKA terhadap PEMOHON sebagaimana Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S/Tap/153/VIII/2023/Sat Reskrim, tertanggal 23 Agustus 2023 karena bertentangan dengan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh PARA TERMOHON yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon;
5. Memerintahkan PARA TERMOHON merehabilitasi nama baik PEMOHON melalui pemberitaan di Media Massa sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) Media Televisi Nasional dan 3 (tiga) Media Cetak Lokal (terbitan Provinsi DKI Jakarta);
6. Memerintahkan agar TURUT TERMOHON I, TURUT TERMOHON II, TURUT TERMOHON III, TURUT TERMOHON IV, TURUT TERMOHON V, TURUT TERMOHON VI, DAN TURUT TERMOHON VII untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
7. Menghukum PARA TERMOHON untuk membayar ogkos perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).