1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap HERDI Bin JAMHARI  yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan penangkapan terhadap HERDI Bin JAMHARI  yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan penahanan terhadap HERDI Bin JAMHARI  yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2023 adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya ;
6. Menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2023 terhadap harta benda milik Pemohon dan HERDI Bin JAMHARI  antara lain :

• 2 (dua) unit Handphone model lama merk Nokia
• 1 (satu) unit Handphone tipe android merk Samsung warna biru
• KTP atas nama Pemohon dengan NIK : 3674015001790007
• KTP atas nama HERDI dengan NIK : 3674011208760001
• Kartu NPWP atas nama HERDI Bin JAMHARI  dengan nomor : 7.607.067.0-411.000
• Kartu ATM Bank BTN dengan nomor seri : 4215 7081 0245 5152 atas nama HERDI
• Kartu ATM Bank BJB dengan nomor seri : 622011 020027 055140 atas nama Annisa Nurhasanah
• Uang Tunai senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya ;

1. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan proses penyidikan terhadap HERDI Bin JAMHARI  terkait Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor : SP.Sidik/151/XII/RES.6.1./2023/Densus tanggal 13 Desember 2023;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan HERDI Bin JAMHARI  dari Cabang Ruang Tahanan Khusus Mako Brimob Cikeas (Termohon) ;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan harta benda milik Pemohon dan HERDI Bin JAMHARI  yang sampai dengan saat ini masih disita dan belum dikembalikan berupa 2 (dua) unit Handphone model lama merk Nokia dan Uang Tunai senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
4. Memulihkan kembali harkat dan martabat HERDI Bin JAMHARI  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.